LULOPEDIA.ID: Penjabat (Pj) Wali Kota Baubau, Dr. Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Baruga di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau pada Senin, 27 Mei 2024.
Acara ini menandai dimulainya layanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien di Kota Baubau, yang diharapkan dapat mendukung kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di daerah tersebut.
Menurut Dr. Muh Rasman Manafi, peluncuran MPP Baruga merupakan langkah awal menuju modernisasi pelayanan publik di Kota Baubau. “Kami mempersiapkan Kota Baubau sebagai kota modern dan terbuka terhadap pembangunan serta masuknya investasi yang berdasarkan potensi keunggulan dan karakteristik sosial budaya masyarakat,” ujarnya.
Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara ini. Soft launching MPP Baruga, kata Rasman, bukan hanya menjadi tanda dimulainya operasional MPP, tetapi juga menciptakan momentum penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Baubau. “Dengan bekerja bersama secara sinergis, MPP Baruga Kota Baubau dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya di Kepulauan Buton, dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan berdaya guna,” tambahnya.
MPP Baruga diharapkan mampu membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) modern dengan pola pikir berkinerja tinggi dan pelayanan terbaik. Hal ini, menurut Rasman, akan berdampak pada tumbuhnya industri kecil dan mikro, memperkuat daya saing global, serta meningkatkan minat investor, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Melalui Mal Pelayanan Publik ini, masyarakat Kota Baubau dapat memperoleh layanan One Stop Service untuk semua perizinan, termasuk perizinan berusaha, layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), perbankan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perpajakan, hingga layanan lainnya yang dibutuhkan secara cepat,” jelas Rasman.
Lebih lanjut, Rasman menambahkan bahwa MPP ini menjadi bahan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Penjabat Kepala Daerah, mencakup kapan pelaksanaan, kontribusi yang sudah diberikan, serta catatan berapa Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dan OPD teknis yang telah bergabung dalam MPP. Sinkronisasi program dan kegiatan dasar yang sudah dicanangkan di tingkat nasional dan provinsi juga diharapkan dapat dicapai melalui MPP ini.
Laporan: Shen Keanu