Makan Bergizi Gratis: Jalan Panjang dari Ruang Ballroom ke Meja Anak-anak

Shen Keanu, Lulopedia Indonesia
Wednesday, 17 Sep 2025 - 16:48 Wita

LULOPEDIA.ID: Seluruh ruangan Tamimu Ballroom bergema. Ratusan warga berkumpul di kursi putih berjajar, mulai ibu hamil, kader kesehatan desa, guru PAUD, ibu menyusui, dan tokoh masyarakat. Semua menanti satu pesan: makanan bergizi bukan lagi pilihan, tetapi hak yang harus dipenuhi sejak dini.

Hari Minggu (14 September 2025), Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Baubau, Sulawesi Tenggara. Tema yang diusung: “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia.”

Apa yang tampak sebagai seremonial, sesungguhnya adalah momen penting dalam upaya pemerintah meretas persoalan gizi anak, ibu hamil, dan menyusui secara sistematis.

Di atas podium, Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa, menegaskan bahwa MBG bukan program kecil. Ia menyebutkan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas nasional.

Dirgahayu SUlawesi Tenggara

Siapa sasarannya? Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD/TK sampai tingkat SMK. Dan targetnya: 82,9 juta penerima manfaat di seantero Indonesia pada akhir 2025.

Untuk melayani target sebesar itu, pemerintah melalui BGN merencanakan pendirian 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit-unit ini akan dibangun melalui kombinasi APBN dan skema kemitraan dengan masyarakat, UMKM, kelompok tani, nelayan, serta penyedia lokal lainnya.

Harapan dan Tantangan Implementasi Lokal

Di Baubau, pertemuan sosialisasi adalah langkah awal untuk menjembatani kebijakan makro ke realitas mikro: bagaimana masyarakat memandang, menerima, dan siap menjalankan program ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pada acara itu hadir Direktur Pengelolaan BGN, Sitti Aida Adha Taridala—ia menjanjikan bahwa SPPG bukan hanya akan menyuplai makanan bergizi, tapi juga akan menjadi penggerak ekonomi lokal, menyerap produk petani, nelayan, dan peternak dengan harga wajar. Anggota DPRD Provinsi Sultra, Ali Mardan, menekankan pentingnya peran UMKM dan kader perempuan dalam rantai pasok—bahwa peluang usaha ada, bukan di atas kertas saja.

BACA JUGA  Dari Bombana untuk Indonesia: Mimpi Besar Mewujudkan Generasi Sehat Lewat Makan Bergizi Gratis

Namun, beberapa data menunjukkan bahwa implementasi belum merata dan masih jauh dari target. Misalnya:

  • Pada 14 Juli 2025, BGN melaporkan bahwa MBG telah menjangkau sekitar 6,2 juta penerima manfaat, yang berarti baru sekitar 7% dari target 82,9 juta.
  • Pada pertengahan Agustus 2025, jumlah SPPG yang telah operasional adalah 5.900 unit lebih, sementara banyak unit masih dalam tahap pembangunan atau verifikasi.
  • Pemerintah membuka kesempatan bagi sekitar 30.000 mitra untuk menjadi bagian dari program ini—sebagai pengelola SPPG, supplier bahan pangan lokal, atau penyedia makanan/minuman bergizi.

Data dari berbagai sumber menunjukkan gizi yang buruk—termasuk stunting—masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut laporan AP News, sekitar 21,5% anak di bawah lima tahun mengalami stunting.

Gizi yang baik sejak awal kehidupan (termasuk 1000 hari pertama kehidupan) bukan hanya memengaruhi kesehatan fisik, tapi juga kemampuan kognitif, daya belajar anak, dan produktivitas di usia dewasa. Studi-studi BPS dan BGN juga sedang melakukan monitoring & evaluasi survei di lapangan untuk memetakan dampak MBG terhadap aspek gizi, pendidikan, ekonomi rumah tangga.

Dari sisi ekonomi, MBG dijanjikan menciptakan lapangan kerja: dari pengelolaan dapur, logistik, distribusi, hingga produksi bahan pangan lokal. Jika setiap SPPG menyerap tenaga kerja dan menjadi pasar lokal bagi petani dan nelayan, dampak ke ekonomi daerah bisa signifikan. Namun tentu perlu mitigasi risiko seperti ketidakteraturan, pemborosan, atau korupsi.

BACA JUGA  Rasman Mambuka Kesetaraan Akses Internet di Palabusa untuk Pendidikan Terpencil

Dengan anggaran yang besar dan target ambisius, kritik pun muncul—baik dari praktisi, akademisi, maupun masyarakat sipil.

  • Kajian dari CISDI menyebut bahwa sasaran program, kebutuhan anggaran, dan sistem tata kelola MBG masih perlu diperjelas agar sesuai bukti ilmiah terkait pengentasan stunting.
  • Terdapat keprihatinan mengenai regulasi pelaksanaan yang belum kuat, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), dan potensi konflik kepentingan.
  • Secara operasional, hingga Agustus 2025, baru sebagian kecil SPPG yang sudah operatif dari target puluhan ribu unit; banyak unit masih dalam pembangunan atau verifikasi.

Di Baubau, harapan terlihat nyata. Seorang ibu kader desa yang ikut hadir mengatakan bahwa selama ini banyak anak-anak datang ke sekolah tanpa sarapan, dan MBG bisa mengurangi beban ekonomi keluarga. Guru PAUD menambahkan bahwa anak-anak lebih aktif, lebih fokus saat belajar bila tidak lapar.

Tapi, mereka juga menyuarakan pertanyaan: apakah makanan yang disediakan akan selalu bergizi? Bagaimana kontinuitasnya? Apa jaminan lokalnya?

Keluhan klasik muncul: akses transportasi ke lokasi SPPG, kesiapan dapur, kontrol mutu makanan, jaminan keamanan pangan—semua ini perlu dipastikan. Di beberapa daerah lain, laporan-laporan masyarakat menyebutkan beberapa kasus keracunan ringan akibat makanan gratis, walau detailnya masih dikumpulkan.

Agar ambisi MBG bisa menjadi kenyataan dan bukan sekadar slogan, ada beberapa titik krusial:

  1. Regulasi dan Tata Kelola yang Kuat
    Peraturan Presiden, juknis yang jelas, mekanisme verifikasi mitra, audit rutin, transparansi dalam pengadaan dan distribusi.
  2. Keterlibatan Komunitas & Lokalitas
    Mitra lokal—UMKM, petani, kelompok perempuan—harus diberikan akses bukan hanya pasokan, tetapi juga pelatihan, modal, jaminan pasar.
  3. Kontrol Kualitas & Keamanan Pangan
    Menu yang memenuhi standar gizi, bahan baku lokal yang aman & terjaga, dapur dengan fasilitas higienis.
  4. Monitoring dan Evaluasi
    Survei oleh BPS & BGN harus dilaksanakan berkala, dampak terhadap stunting, kehadiran sekolah, kemampuan kognitif, kesejahteraan keluarga harus diukur dan dipublikasikan.
  5. Keberlanjutan & Dukungan Anggaran
    MBG memerlukan alokasi anggaran yang besar dalam jangka panjang. Pemerintah pusat & daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, harus menjaga kontinuitas pendanaan.
BACA JUGA  Harapan Baru dari Kolaka, Perjuangan Melawan Stunting dengan Program Makan Bergizi Gratis

Di ruang Tamimu Ballroom Baubau, sosialisasi MBG mungkin tampak sebagai satu dari banyak program. Tetapi bagi banyak orang yang hadir—ibu hamil, guru PAUD, kader desa—ini adalah harapan yang nyata. Harapan bahwa anak-anak tak lagi belajar dengan perut kosong, bahwa UMKM dan petani lokal memiliki pelanggan tetap, bahwa nasib kesehatan sebuah generasi muda mulai berubah.

MBG adalah janji besar. Seberapa besar janji ini akan menjadi kenyataan, tergantung bukan hanya pada kebijakan di atas kertas, tapi pada keteguhan pelaksanaan di desa-desa, di dapur-dapur sekolah, dalam setiap pengiriman bahan pangan. Di Baubau dan seluruh Indonesia, harapannya: generasi sehat bukan lagi impian, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Laporan: Shen

Dirgahayu SUlawesi Tenggara

Baca Juga

Rekomendasi untuk Anda