LULOPEDIA.ID: Pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan utama yang mengharuskan kolaborasi kuat di antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam Seminar Nasional bertajuk “Perspektif Pelayanan Publik dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA),” yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI), para pakar dan pengambil kebijakan membahas peran krusial sinergi ini dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Keynote Speaker acara ini, Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menegaskan peran penting pemerintah dalam memfasilitasi semua pihak terkait dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Hery Susanto telah mengunjungi kawasan pertambangan di Sulawesi Tenggara, yang mengungkapkan dampak serius aktivitas pertambangan terhadap lingkungan.

“Kami melihat kawasan pertambangan yang menyebabkan lahan menjadi gundul. Ini memerlukan perhatian serius terhadap tata kelola pertambangan. Pengelolaan pertambangan harus mematuhi jaminan reklamasi dan pasca tambang,” ungkap Hery Susanto, mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap jaminan tersebut di lapangan masih rendah, yaitu kurang dari 60% dari total pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam sambutan pembuka, Dekan FISIP UHO, Prof. Dr. H. Eka Suaib, menekankan pentingnya menggabungkan potensi sumber daya alam dengan peningkatan pelayanan publik. Sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan kelistrikan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Prof. Eka Suaib juga mengapresiasi upaya kolaborasi antara Ombudsman, perguruan tinggi, dan sektor swasta seperti PT Antam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hery Susanto menjelaskan empat prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan:

Pemerataan dan Keadilan Sosial: Prinsip ini menekankan pentingnya mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil kepada semua lapisan masyarakat.

Menghargai Keanekaragaman: Dalam konteks ini, keanekaragaman hayati dan budaya harus dilestarikan, karena hal ini membentuk dasar bagi keseimbangan ekosistem dan keadilan sosial.

Pendekatan Integratif: Pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan inklusif yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Perspektif Jangka Panjang: Fokus harus ditempatkan pada pencapaian tujuan jangka panjang yang mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan generasi mendatang.

Hery Susanto menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan melibatkan sejumlah aspek, termasuk politik, pertahanan, ekologi, ekonomi, ekonomi sektoral/daerah, dan aspek sosial budaya. Untuk mencapainya, sinergi yang kuat antara pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah sangat penting.

Dalam konteks Sulawesi Tenggara, Sarlan Adijaya, seorang dosen di FIB UHO, mencatat bahwa manfaat dari kegiatan penambangan nikel belum merata, dengan sebagian besar manfaat diperoleh oleh perusahaan besar, sedikit oleh negara, dan bahkan lebih sedikit lagi oleh daerah penghasil. Hal ini tercermin dalam tingginya tingkat kemiskinan, rusaknya infrastruktur, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Tenggara.

Seminar nasional ini adalah hasil kerja sama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) dan dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan, akademisi, profesional, perwakilan lembaga pemerintahan, anggota DPRD, pelaku usaha, LSM, serta masyarakat umum. Para peserta seminar mendengarkan presentasi inspiratif dari Hery Susanto tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya, serta peran kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Laporan: Shen Keanu